Tata Kelola atau Governance mencakup optimalisasi 2 aspek, yakni: aktivitas-aktivitas penciptaan value bagi organisasi, pemanfaatan sumber-daya, dan manajemen resiko (performance) dan aktivitas-aktivitas terkait accountability dan assurance (keduanya disebut conformance).
Enterprise Governance = Performance + Conformance
Performance atau Business Governance fokus pada strategi dan aktivitas-aktivitas penciptaan value, pemanfaatan sumber daya organisasi, membantu dewan direksi membuat keputusan-keputusan strategis, memahami standar resiko yang dapat diterima organisasi, kunci-kunci utama dan pengambilan keputusan terkait peningkatan unjuk kerja organisasi. Performance mencakup value creation, resource utilization, dan risk management. Referensi conformance umumnya adalah praktek-praktek terbaik (best practices) yang telah jamak diimplementasikan oleh organisasi nasional maupun internasional.
Conformance memiliki pengertian umum sebagai kumpulan aturan, sistem, proses, mekanisme, dan prinsip-prinsip bagaimana kewenangan-kewenangan dalam sebuah organisasi di monitor dan diatur sehingga dewan direksi atau pimpinan puncak dapat memastikan accountability, keadilan, dan transparansi bagi semua pemegang kepentingan (pemegang saham, pelanggan, manajemen, pemerintah, komunitas). Corformance atau corporate governance mencakup permasalahan-permasalahan struktur, pembagian tugas dan tanggung-jawab pimpinan puncak untuk memastikan organisasi dijalankan secara benar dan bertanggung-jawab, termasuk diantaranya memastikan produk/jasa memenuhi peraturan, standar, atau kontrak. Conformance mencakup accountability dan assurance. Terwujudnya Corporate Governance yang baik dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor atau pemberi mandat. Umumnya kode etik dan standar-standar yang telah ditetapkan oleh asosiasi profesi atau asosiasi organsisasi dapat menjadi referensi dalam proses audit.
Jadi tata kelola atau governance pada saat yang bersamaan harus mempertimbangkan dua aspek yang seringkali berlawanan, yakni tuntutan peningkatan unjuk kerja perusahaan (Performance atau Business Governance) sekaligus pemenuhan berbagai aturan, standar, atau kontrak (Conformance atau Corporate Governance).
Dalam konteks e-Government di Indonesia, berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selama membantu pemerintah daerah, termasuk pemkot Surabaya sekalipun (yang sudah merupakan pemkot terbaik dalam e-government), ternyata aparat pemerintah masih menomor-satukan CONFORMANCE daripada PERFORMANCE. Aparat pemerintah dalam bekerja umumnya memastikan segala sesuatunya sesuai atau memenuhi peraturan (peraturan pusat maupun daerah) dan permintaan/keinginan atasan terlebih dahulu, baru kemudian memikirkan kualitas layanan. Beruntungnya apabila di daerah tersebut memiliki Pimpinan Daerah atau Pimpinan Instansi yang berorientasi pada kualitas layanan masyarakat, maka dapat dipastikan aparat pemerintahnya akan berorientasi PERFORMANCE guna CONFORMANCE (memenuhi) perintah atasan 🙂 Seriously True!
Apabila tulisan/pendapat Bapak/Ibu akan merujuk pada posting ini, sudilah kiranya berkenan menuliskan sitasi di tulisan Bapak/Ibu sebagai berikut:
Susanto, T.D. (2017). eGovernment Indonesia. [BLOG] Tata Kelola e-Government: Performance vs. Conformance? Available at: https://egovernmentindonesia.wordpress.com/2017/11/24/tata-kelola-e-government-performance-vs-conformance/ [Accessed Tanggal anda mengakses].
Post Disclaimer
The information contained in this post is for general information purposes only. The information is provided by Tata Kelola e-Government: PERFORMANCE vs. CONFORMANCE? and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the post for any purpose.