Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (IPPD) anda merasakan satu/lebih dari situasi ini:
- Pembangunan digitalisasi pemerintahan (SPBE) di IPPD anda tidak berkembang?
- Digitalisasi pemerintahan (SPBE) diserahkan 100% tanggung-jawab Dinkominfo/PusTIK saja? Pimpinan Daerah/Lembaga dan SKPD/Satker lain sama sekali tidak mau tahu.
- Pimpinan daerah/lembaga dan Sekretaris Daerah/Instansi tidak paham, tidak peduli, & tidak mengawal pembangunan digitalisasi IPPD?
- Nilai Indeks SPBE IPPD anda rendah susah meningkat & yang disalahkan hanyalah Dinkominfo/Pustik?
- Pembangunan SPBE (digitalisasi pemerintah) di IPPD anda tanpa arah yang jelas, hanya sekedar reaktif/responsif terhadap permasalahan & permintaan pimpinan atau peraturan saja?
- Perencanaan dan penganggaran terkait SPBE (hardware, software, data, SDM SPBE, proses bisnis digital, layanan digital, dll) di Renja, RKA, & DPA belum mengacu ke dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE?
- Pimpinan daerah/lembaga belum paham apa itu SPBE? Kepala OPD belum paham apa itu SPBE? Belum tahu apa yang harus dibangun dan dilaksanakan terkait SPBE? SKPD/Satker & Tim/unit Anggaran belum faham hubungan SPBE dengan RPJMD/RPJMN, Renstra SKPD/K/L, RKPD/RKP, Renja, RKA, DPA/DIPA?
Jika IPPD anda merasakah permasalahan di atas maka IPPD anda perlu membenahi SPBE dari membuka wawasan & menguatkan TIM KOORDINASI SPBE dahulu!
Mengapa Pemahaman & Penguatan Tim Koordinasi SPBE Syarat Awal Kesuksesan Pembangunan SPBE (Digitalisasi Pemerintahan) IPPD?
- Karena Digitalisasi itu TOP-DOWN:
harus diawali dari perintah pimpinan, Bukan sukarela kesadaran bawahan!
harus Dipaksa –> Terpaksa –> Biasa –> Bisa - Karena Digitalisasi pemerintahan Bukan hanya menyangkut Teknologi saja, namun juga menyangkut
Perubahan & inovasi Proses Bisnis berbasis digital semua SKPD/Satker, Perencanaan dan penganggaran semua komponen SPBE dan keselarasannya dalam perencanaan & penganggaran SKPD/Satker,
Perumusan & penetapan Kebijakan Internal menyangkut berbagai aspek SPBE, Penyiapan jumlah & kompetensi SDM SPBE,
Peningkatan Digital Leadership di kalangan pimpinan daerah/Lembaga & SKPD/Satker, dan
Pelaksanaan manajemen SPBE & audit TIK.
Semua aspek SPBE di atas tentu Bukan Tupoksi Dinkominfo semata, namun tupoksi lintas SKPD/Satker.
Hal ini harus difahami oleh Pimpinan Daerah, minimal Sekretaris Daerah/Lembaga sebagai Koordinator Tim Koordinasi SPBE, dan Kepala-Kepala SKPD/Satker, khususnya tim Perencanaan dan Penganggaran. Tanpa pemahaman ini maka semua keinginan dan inisiasi digitalisasi pemerintahan di IPPD akan gagal!! Gagal karena tidak ada dukungan anggaran, Gagal karena tidak ada payung hukum, atau Gagal karena tidak ada dukungan teknis SKPD/Satker pemilik layanan/tupoksi.
Apa itu Program PENGUATAN TIM KOORDINASI SPBE?
Program Penguatan Tim Koordinasi SPBE adalah program sharing materi dan berdiskusi untuk membuka wawasan, menyamakan persepsi & menyepakati pengertian SPBE, komponen SPBE, pembagian PIC pengembang/pelaksana komponen SPBE, & teknis implementasi pembangunan komponen SPBE antar Koordinator & SKPD/Satker Tim Koordinasi SPBE.
TUJUAN Program:
1. Menyamakan persepsi/pemahaman Pimpinan Daerah/Lembaga (minimal Sekretaris Daerah/Lembaga) & Pimpinan SKPD/Satker tentang Pengertian SPBE? Apa saja Komponen-Komponen SPBE yang harus dibangun/dilaksanakan? Siapa SKPD/Satker pelaksana setiap komponen SPBE?
2. Menyepakati “SIAPA Bertanggung-Jawab APA” = “SKPD/Satker apa bertanggung-jawab pelaksanaan komponen SPBE apa?” & Kegiatan-kegiatan berikutnya apa yang sebaiknya dilakukan SKPD/Satker untuk memahami & mampu melaksanakan komponen SPBE tanggung-jawabnya?
WAKTU Pelaksanaan Program:
1 HARI saja (min. 3 jam hingga 7 jam sesuai kesanggupan IPPD)
*Selama program, semua peserta termasuk Sekda wajib mengikuti semua materi sampai selesai; Dilarang ijin meninggalkan kelas.
MATERI PROGRAM:
Materi program tergantung jumlah jam yang ditentukan IPPD, diantaranya:
Modul 1: Pengertian SPBE & Komponen-Komponen SPBE [1 jam 30 menit]
Modul 2: Pembagian SKPD/Satker PIC (Koordinator) pelaksana tiap komponen SPBE & Tim Koordinasi SPBE (Pokja, SK, Aktivitas) [1 jam]
Modul 3: Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, & Clearance Perencanaan & Anggaran SPBE di Renja, RKA, DPA. [1 jam]
Modul 4: Layanan-Layanan SPBE, Single Portal dengan Single Sign-On (SSO) [1 jam]
Modul 5: Satu Data Daerah, Pelaksana, Aktivitas, & Tools. [1 jam]
Modul 6: Proses Pembangunan Aplikasi SPBE, Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah, & Sistem Penghubung Layanan [1 jam 30 menit]
Modul 7: Manajemen SPBE & Audit TIK, PIC Penanggung-Jawab & Teknis Pelaksanaannya [2 jam]
Modul 8: Kiat Sukses Membangun SPBE & Meningkatkan Indeks SPBE [1 jam 30 menit]
UJIAN AKHIR PROGRAM [15 – 30 menit]
PESERTA:
1. Sekretaris Daerah/Lembaga (WAJIB IKUT sebagai Koordinator Tim Koordinasi SPBE. * Program Tidak Dapat Dijalankan Tanpa Komitmen Keikutsertaan Sekda)
2. Kepala Dinkominfo/Pustik
3. Kepala Bagian Organisasi
4. Kepala Bappedalitbang
5. Kepala BPKAD/Anggaran
6. Kepala BKPSDM
7. Kepala Inspektorat
8. Kepala Bagian Hukum
9. Kepala Dinas Perpustakaan
10. Kepala DPMTPSP
Dapat juga diikuti oleh Kepala SKPD/Satker lainnya.
TEMPAT ACARA:
Pada dasarnya IPPD dapat memilih lokasi acara
Opsi 1 lokasi acara: Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, bertempat di Gedung Research Center (kapasitas peserta hingga 30 orang)
Opsi 2 lokasi acara: Hotel atau tempat lain di Surabaya
Opsi 3 lokasi acara: Gedung Pemda/Lembaga setempat
Opsi 4 lokasi acara: dapat memilih di Hotel di Bali/Batu/Malang/Jogja/Lombok/Jakarta/IKN
Lokasi Gedung ITS Research Center sebagai Opsi Tempat Acara
Tony D. Susanto, S.T., M.T., Ph.D. (ITIL, COBIT, TOGAF)
Dosen ITS; Ketua Peneliti Lab-Based Education e-Government & IT Governance ITS; Tim Ahli & Asesor SPBE Nasional Kemenpan-RB; Peneliti & Konsultan Smart City & SPBE lebih dari 50 Kota/Kabupaten & Instansi Pusat; Peneliti PAIR Australia-Indonesia Center, Dosen Tamu the University of Newcastle-Australia (2023), VIVES University of Applied Sciences–Belgia (2021), dan Bialystok University of Technology–Polandia (2019); Past President AIS Indonesia (AISINDO); CEO & Founder PT Tatacipta Teknologi Indonesia (TATI); & Penulis Buku Smart City, Beasiswa, & Manajemen Teknologi Informasi.
KOMPONEN BIAYA:
Program ini TIDAK berorientasi profit, biaya program sebatas biaya operasional yang ditanggung oleh IPPD, mencakup:
1. Biaya Narasumber: cukup memakai standar Peraturan Kemenkeu untuk ASN & sesuai jam (Tidak Memakai Standar Honor Konsultan/Trainer Profesional)
2. Biaya Sewa Tempat
3. Biaya Konsumsi
4. Biaya Cetak Modul & Sertifikat Training (*bila IPPD menginginkan)
**Apabila lokasi kegiatan di luar daerah Pemda maka semua pengeluaran transportasi & akomodasi diatur sendiri oleh Pemda.
INFORMASI & KOORDINASI PERMOHONAN & TEKNIS ACARA:
Hubungi 081330824515
DOKUMENTASI & TESTIMONI PROGRAM
Berikut beberapa Video/Photo Dokumentasi & Testimoni dari Pejabat Daerah Peserta Program:
1. Pemkab Sumedang (Pemda Nilai Indeks SPBE tertinggi tahun 2022) bersama Sekda & Kepala 8 SKPD utama SPBE.
2. Pemkab Morowali Utara bersama Sekda & Kepala SKPD utama SPBE
3. Pemkab Jombang bersama Bupati & Kepala & Sekretarus Semua SKPD
DAPATKAN E-BOOK GRATIS SMART CITY ITS dapat diunduh di tautan berikut: https://notes.its.ac.id/tony/2024/04/15/telah-terbit-gratis-e-book-bayar-doa/
Post Disclaimer
The information contained in this post is for general information purposes only. The information is provided by Penawaran Program 1 Hari PENGUATAN TIM KOORDINASI SPBE and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the post for any purpose.