MOU ITS (inisiasi Lab. KKP Jurusan T. Geomatika) dan BPN Kantah Gresik disaksikan Menteri BPN/ATR

GRESIK 10/1/2016, Pemerintah Kabupaten Gresik patut berbangga dengan Desa Wotan. Pasalnya, desa di Kecamatan Panceng itu dijadikan pilot project pelayanan administrasi pertanahan terpadu di Indonesia.Pencanangannya langsung dilakukan Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mulsyidan Baldan, kemarin. Program yang bekerjasama dengan kampus Instut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu mengambil jargon One Map Policy Dimulai dari Desa.

Ferry mengatakan, program administrasi pertanahan terpadu di antaranya bakal menentukan batas-batas tanah milik warga desa. Batas tersebut berdasar peta dari kementerian yang sudah teruji dan akurat.Karena kebijakan ini untuk menghindari kesimpang-siuran data dan menghindari salah persepsi. Sebab, selama ini salah persepsi itu kerap terjadi, bila pelayanan pertanahan terpadu ini banyak keuntungannya bagi masyarakat,”ujaranya.Sebab, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor BPN di setiap kota/kabupaten, namun cukup diurus di kantor pelayanan terpadu yang ada.

Kami menggunakan program ini untuk memaksimalkan peran majunya teknologi. Karena dengan teknologi maka peningkatan pelayanan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah, katanya.Penjabat Bupati Gresik Akmal Boedianto menyebutkan, pihaknya sangat mendukung program Kementrian Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam pelayanan administrasi pertanahan terpadu tersebut. Karena layanan tersebut cukup efisien dan efektif dalam mengatasi problem pertanahan.Kami optimistis dan yakin bila program ini nantinya akan menjadi virus positif untuk daerah-daerah lain di Kabupaten Gresik ini, tukas dia.

Sedangkan kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik Dalu Agung Darmawan mengatakan, pelayanan administrasi pertanahan terpadu 2015 berdasarkan kadastral atau pengukuran batas tanah dari 29 desa.Tanah yang sudah terdaftar dan besertifikat akan kami letakkan dalam peta dan nantinya akan menampilkan data lengkap mengenai kepemilikan tanah tersebut secara akurat. Tujuannya mendukung program pemerintah. Tentunya harus diimbangi dengan SDM yang memadai dan teknologi, pungkasnya.

Sumber : http://economy.okezone.com/read/2016/01/12/470/1285946/desa-wotan-jadi-pilot-project-nasional-layanan-pertanahan